Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » IAI Sorot Marak Arsitek Asing Ilegal di Bali Layani WNA Bangun Vila

IAI Sorot Marak Arsitek Asing Ilegal di Bali Layani WNA Bangun Vila

  • account_circle bantenpost.net
  • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
  • visibility 115
  • comment 0 komentar

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Bali menyoroti maraknya arsitek asing yang diduga bekerja secara ilegal di Bali. Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan arsitek lokal yang sudah terdaftar resmi.

Ketua IAI Bali, I Wayan Agus Novi Dharmawan, menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Bali, hanya ada empat perusahaan arsitek asing yang memiliki izin resmi. Namun, banyak arsitek asing lain yang diduga beroperasi secara ilegal, terutama yang menawarkan jasa melalui media sosial.

Agus Novi menjelaskan bahwa banyak warga negara asing (WNA) yang mengaku sebagai arsitek dan memasang iklan dengan klaim bombastis seperti “the best architecture in Bali,” yang sebenarnya melanggar etika profesi arsitek di Indonesia. Ia juga menyoroti bahwa praktik arsitek asing ilegal ini mulai marak setelah pemulihan pandemi Covid-19, dengan banyak WNA yang menawarkan jasa arsitektur kepada sesama WNA yang ingin membangun vila atau akomodasi di Bali.

Menurut Agus, para arsitek asing ilegal ini biasanya menggunakan bahasa negara asal mereka dalam iklan, sehingga pasarnya adalah sesama warga asing. Ia juga menegaskan bahwa profesi arsitek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, yang mengharuskan arsitek memiliki surat tanda registrasi resmi dari Dewan Arsitek Indonesia.

Agus menambahkan bahwa masalah utama adalah banyak WNA yang tidak memahami etika dan aturan arsitektur di Bali, namun tetap mengaku sebagai arsitek. Hal ini berpotensi membahayakan karena mereka mungkin tidak memiliki keahlian yang memadai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, menyatakan akan menindak tegas WNA yang bekerja sebagai arsitek ilegal di Bali. Ia mengingatkan bahwa sudah ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 yang mengatur persyaratan arsitektur bangunan di Bali, dan pemerintah provinsi akan memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429182720-20-1224021/iai-sorot-marak-arsitek-asing-ilegal-di-bali-layani-wna-bangun-vila

  • Penulis: bantenpost.net

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tangsel pelopor Pengolah sampah jadi Listrik

    Tangsel pelopor Pengolah sampah jadi Listrik

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Bantenpost – Kota Tangerang Selatan atau Tangsel kini menjadi pelopor pengolah sampah jadi listrik dengan teknologi modern dan ramah lingkungan. Hal tersebut dipastikan, menyusul diserahkannya kontrak pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Pemkot Tangsel kepada konsorsium pemenang tender, yakni Konsorsium IEH-CNTY (PT Indoplas Energi Hijau-China Tianying Inc). Penyerahan kontrak dilakukan langsung Wali Kota Tangsel, […]

  • Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

    Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA-Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu di Kota Cinta atau Paris yang merupakan ibu kota dari negara Prancis telah menjadi sorotan di kota Betawi. Pasalnya, ada seorang istri dari Kepala dari Kepala Dinas Pariwisata DKI, Andhika Permata yang berangkat menuju pusat mode dunia itu sebagai delegasi tambahan dengan biaya yang dibebankan ke APBD DPA […]

  • Hormat Prabowo kepada Try Sutrisno

    Hormat Prabowo kepada Try Sutrisno

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Jakarta- Presiden RI Prabowo Subianto tampak memberi hormat kepada Wapres ke-6 Try Sutrisno sebelum dirinya berpidato dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD. Pantauan Kompas.com di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo awalnya duduk mendengarkan laporan Plt Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak. Lalu, giliran Prabowo yang berbicara di depan panggung. Prabowo, […]

  • Wali Kota Cilegon Robinsar Usai Tinjau Pasar Blok F

    Wali Kota Cilegon Robinsar Usai Tinjau Pasar Blok F

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Wali Kota Cilegon Robinsar memberikan sejumlah catatan terkait kondisi Pasar Blok F atau yang dikenal sebagai Pasar Kelapa. Beberapa catatan yang disampaikan, di antaranya soal harga bahan pokok, retribusi, dan persoalan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. “Alhamdulillah, tadi kita lihat harga sembako, kondisi pasarnya, target retribusi, kios-kios yang kosong, dan juga selokan yang memang banyak dilaporkan […]

  • Oase Kedamaian Rumah tepi Sawah

    Oase Kedamaian Rumah tepi Sawah

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan yang serba cepat dan penuh tekanan, impian memiliki hunian yang tenang dan asri semakin menggelora di benak banyak orang. Rumah sederhana di tepi sawah hadir sebagai oase kedamaian, menawarkan perpaduan harmonis antara kesederhanaan, keindahan alam, dan kenyamanan modern. Desain rumah seperti ini tidak hanya memanjakan mata dengan pemandangan hijau […]

  • Dugaan Legislator ‘Main Proyek’ Mencuat, GTI: DPRD Bukan Lahan Bisnis

    Dugaan Legislator ‘Main Proyek’ Mencuat, GTI: DPRD Bukan Lahan Bisnis

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 83
    • 0Komentar

      Jakarta– Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam praktik pengaturan proyek pemerintah kembali mencuat dan menuai sorotan Publik. Isu ini tidak hanya mengganggu kepercayaan masyarakat, tapi juga menggambarkan lemahnya integritas sebagian wakil rakyat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menegaskan bahwa aturan Hukum telah jelas melarang anggota legislatif ikut […]

expand_less