Dugaan Korupsi Bansos DKI Rp2,85 Triliun Bikin Heboh

JAKARTA – Bau busuk dugaan korupsi bansos senilai Rp2,85 triliun mencuat tajam ke permukaan. Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko “Jojo” Priyoski, melontarkan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengobrak-abrik kasus pengadaan bantuan sosial DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Menurut Jojo, skandal jumbo ini diduga menyeret nama-nama panas: mantan Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin, eks Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari(Aspem bid Transportasi), dan Kabid Banjamsos Ika Yuli Rahayu. “Negara dirugikan besar. Ini bukan kasus ecek-ecek. Harus dibongkar habis!” ujar Jojo lantang kepada awak media di Jakarta, Rabu (2/7).

**Jejak Busuk di Gudang Pulogadung**

Semua bermula dari unggahan akun Twitter @kurawa yang memicu ledakan kontroversi. Dalam sebuah video viral, terekam tumpukan beras bansos kemasan 5 kg di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulogadung. Jumlahnya tak main-main: sekitar 1.000 ton – dan kondisinya memprihatinkan, tak layak konsumsi.

Jojo menyebut bahwa ini adalah puncak gunung es dari penimbunan bansos era pandemi. Berdasarkan keterangan whistleblower, ribuan ton beras itu tidak pernah sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.

**Audit BPK Bicara: Ada Indikasi Penyimpangan!**

Lebih lanjut, Jojo menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengendus aroma penyimpangan dalam pengadaan bansos. Dinas Sosial DKI menunjuk tiga vendor: PT Food Station, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, dan Perumda Pasar Jaya yang menggenggam porsi jumbo Rp2,85 triliun dari total Rp3,65 triliun.

Namun yang bikin publik melongo, vendor-vendor itu ternyata ada yang tak masuk akal: perusahaan parkir, bengkel AC, bahkan kontraktor bangunan ikut cawe-cawe. Tak sedikit dari mereka dikabarkan berafiliasi dengan anggota DPRD, elite parpol, dan pengusaha swasta.

**”Hilang Misterius” Rp150 Miliar dan Manipulasi Dokumen**

KAMAKSI menemukan kejanggalan fatal berupa “unknown shrinkage” senilai Rp150 miliar. Artinya, dana bansos menguap begitu saja tanpa jejak jelas. “Itu indikasi manipulasi dokumen pengiriman yang brutal,” beber Jojo.

Tak cukup sampai di situ, Jojo juga mengungkap ada kelalaian fatal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial dalam hal pengawasan distribusi. Akibatnya, beras menumpuk dan membusuk tanpa pernah sampai ke rakyat kecil.

**Kejahatan Kemanusiaan di Tengah Pandemi?**

Skema ini awalnya merupakan program darurat Gubernur Anies Baswedan untuk merespons pandemi COVID-19. Tapi pelaksanaannya justru menyisakan luka dalam: bansos mangkrak, rakyat tak dapat bantuan, dan dana triliunan diduga mengalir ke kantong para oknum.

“Kalau dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar korupsi. Ini kejahatan kemanusiaan!” tegas Jojo. Ia mendesak agar semua pelaku dijerat dengan hukuman maksimal, aset disita, dan—jika perlu—dipenjara di pulau terpencil.

**Era Prabowo, Koruptor Harus Ketar-ketir!**

Jojo optimistis, di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, tak ada ruang untuk kompromi dengan para koruptor. “Kami percaya, Prabowo akan sikat habis! Semua yang merugikan negara, apalagi menyalahgunakan dana rakyat di tengah krisis, harus dibasmi sampai ke akar!” pungkasnya.

—