Tentukan Awal Ramadan 2026, Kemenag Siapkan 96 Titik Rukyatul Hilal

Jakarta-Pemerintah akan melaksanakan sidang isbat penentuan awal Ramadan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Februari 2026. Pemantauan hilal akan dilakukan di 96 titik rukyatul hilal se-Indonesia.

“Ada 96 titik lokasi rukyatul hilal yang akan dipantau oleh teman-teman rukyat hilal, mulai dari Aceh sampai ke Indonesia Timur,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kemenag, Abu Rochmad, dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Rabu, 11 Februari 2026.

Abu mengatakan penetapan 96 titik rukyatul hilal itu sebagai wujud antusiasme masyarakat dalam melakukan pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia. Ke-96 titik itu terdiri atas satu titik di Aceh, satu titik di Sumatra Utara, 15 titik di Sumatra Barat, satu titik di Riau, lima titik di Kepulauan Riau, satu titik di Jambi, dan satu titik di Sumatra Selatan.

Kemudian, tiga titik pemantauan hilal di Bangka Belitung, satu titik di Bengkulu, satu titik di Lampung, enam titik di DKI Jakarta, satu titik di Jawa Barat, satu titik di Banten, dan 15 titik di Jawa Tengah. Lalu, empat titik di Yogyakarta, sembilan titik di Jawa Timur, satu titik di Kalimantan Barat, satu titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, satu titik di Kalimantan Selatan, satu titik di Kalimantan Utara, satu titik di Bali, satu titik di NTB, dua titik di NTT, dua titik di Sulawesi Selatan, tiga titik di Sulawesi Barat, satu titik di Sulawesi Tenggara, satu titik di Sulawesi Utara, dan satu titik di Gorontalo. Lalu, satu titik di Sulawesi Tengah, tujuh titik di Maluku, dua titik di Maluku Utara, satu titik di Papua, dan satu titik di Papua Barat.

Abu mengatakan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah akan dimulai pukul 16.00 WIB, dengan diawali seminar tentang posisi hilal di seluruh Indonesia. Setelah itu, sidang ditunda sementara untuk salat Magrib dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 18.30 WIB.

“Yang nanti akan dihadiri semua ormas islam, termasuk duta besar negara-negara sahabat, dan Komisi VIII DPR, termasuk dari BMKG, dari BRIN, dari Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung juga ikut hadir,” ujar Abu.