Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

  • account_circle Banten Reporter
  • calendar_month Kam, 22 Mei 2025
  • visibility 311
  • comment 0 komentar

JAKARTA-Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu di Kota Cinta atau Paris yang merupakan ibu kota dari negara Prancis telah menjadi sorotan di kota Betawi. Pasalnya, ada seorang istri dari Kepala dari Kepala Dinas Pariwisata DKI, Andhika Permata yang berangkat menuju pusat mode dunia itu sebagai delegasi tambahan dengan biaya yang dibebankan ke APBD DPA Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Vira Marselina, merupakan pengurus Dekranasda DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen nota dinas resmi Nomor e-0052/PD.06.02 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta, Vira tercatat sebagai delegasi tambahan dalam pertemuan kerja sama antara Pemprov DKI dan L Adresse Paris Agency.

Surat tersebut menyebutkan bahwa keberangkatan Vira Marselina dilakukan tanggal 18 Mei 2025. Namun berdasarkan data manifest penumpang yang dilihat di Flight Radar, Vira Marselina tercatat telah berangkat pada tanggal 17 Mei 2025. Dia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19.26 WIB dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines SQ967.

Pesawat tersebut lepas landas sekitar pukul 20:25 WIB dan tiba di Singapura pada pukul 22:39 WIB. Rangkaian keberangkatan Vira Marselina sebelum surat tugas resmi ini menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran dari perjalanan dinas atau kesenangan pribadi yang ditutupi dengan kegiatan resmi.

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski menyoroti dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam perjalanan dinas tersebut. KAMAKSI mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera menginvestigasi dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

“Ini diduga kuat bentuk kolusi dan nepotisme. Nama istri Kadis Parekraf tiba-tiba muncul dalam delegasi resmi dan biayanya dibebankan ke anggaran daerah. Bila terbukti, Kadis Andhika Permata layak dipecat’ucap Joko..

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maupun dari Andhika Permata selaku suami Vira.

  • Penulis: Banten Reporter

Rekomendasi Untuk Anda

  • HPN, SemuaPegawai Pemprov Banten diimbau WFH

    HPN, SemuaPegawai Pemprov Banten diimbau WFH

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 1
    • 0Komentar

    SERANG, – Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Imbauan Bekerja dari Rumah (Work From Home). Ada beberapa poin yang diatur dalam surat edaran yang ditandatangani Sekda per tanggal 7 Februari 2026 itu. Dalam surat itu, Sekda mengatakan, sehubungan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang dipusatkan […]

  • Roy Suryo Cs Jalani Sidang Perdana di MK, Merasa Dikriminalisasi dari Kasus Ijazah Jokowi

    Roy Suryo Cs Jalani Sidang Perdana di MK, Merasa Dikriminalisasi dari Kasus Ijazah Jokowi

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 41
    • 0Komentar

    JAKARTA – Roy Suryo , Rismon Hasiholan dan dr Tifauziah Tyassuma (dokter Tifa) selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjalani persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Selasa (10/2/2026). Ketiga pemohon ini datang ke MK didampingi oleh kuasa hukumnya, Refly Harun. Sebelum memasuki ruang […]

  • Seragam Dibayar, Kwitansi Tak Diterima, Kepsek Lepas Kalimat Misterius: ‘Bapak Pahamlah!’

    Seragam Dibayar, Kwitansi Tak Diterima, Kepsek Lepas Kalimat Misterius: ‘Bapak Pahamlah!’

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 173
    • 0Komentar

      Tangerang, bantenpost.net-Dugaan praktik jual-beli seragam di SMKN 2 Tangerang jadi sorotan publik. Pasalnya, pihak sekolah disebut-sebut melakukan penjualan seragam tanpa transparansi dan menolak memberikan kwitansi resmi kepada orang tua yang sudah membayar. Menanggapi hal itu, Kepala SMKN 2 Kota Tangerang, Sri Sulastri, mengatakan bahwa seluruh proses pengadaan dan pendistribusian seragam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan […]

  • Budi Gunawan Soal Karhutla: Kita Harus Belajar dari AS, Jepang, dan Korsel

    Budi Gunawan Soal Karhutla: Kita Harus Belajar dari AS, Jepang, dan Korsel

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 521
    • 0Komentar

    JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebutkan Indonesia harus belajar dari pengalaman Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan soal dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan […]

  • 18 Pamen Berpangkat AKBP Dimutasi ke Polda Metro Jaya

    18 Pamen Berpangkat AKBP Dimutasi ke Polda Metro Jaya

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 6
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebanyak 18 perwira menengah (Pamen) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dimutasi ke Polda Metro Jaya. Penugasan baru ini bagian dari mutasi Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap 85 perwira Polri pada pertengahan Januari 2026. Mutasi Pamen Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang […]

  • Proyek INA-24 Diduga kuat Bisa Rugikan Negara

    Proyek INA-24 Diduga kuat Bisa Rugikan Negara

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Banten Reporter
    • visibility 292
    • 0Komentar

    JAKARTA – Proyek strategis nasional INA-24 yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran justru menjadi simbol kegagalan pengelolaan dan diduga kuat menjadi ancaman kerugian negara. Proyek yang didanai lewat pinjaman lunak dari Korea Selatan tersebut mangkrak, tak transparan, menunjukkan lemahnya akuntabilitas di bawah kendali Kementerian Perhubungan. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai proyek […]

expand_less