Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu Kota Paris

  • account_circle bantenpost.net
  • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
  • visibility 49
  • comment 0 komentar

JAKARTA-Polemik Perjalanan Dinas Pemprov DKI dan Rindu di Kota Cinta atau Paris yang merupakan ibu kota dari negara Prancis telah menjadi sorotan di kota Betawi. Pasalnya, ada seorang istri dari Kepala dari Kepala Dinas Pariwisata DKI, Andhika Permata yang berangkat menuju pusat mode dunia itu sebagai delegasi tambahan dengan biaya yang dibebankan ke APBD DPA Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Vira Marselina, merupakan pengurus Dekranasda DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen nota dinas resmi Nomor e-0052/PD.06.02 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta, Vira tercatat sebagai delegasi tambahan dalam pertemuan kerja sama antara Pemprov DKI dan L Adresse Paris Agency.

Surat tersebut menyebutkan bahwa keberangkatan Vira Marselina dilakukan tanggal 18 Mei 2025. Namun berdasarkan data manifest penumpang yang dilihat di Flight Radar, Vira Marselina tercatat telah berangkat pada tanggal 17 Mei 2025. Dia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19.26 WIB dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines SQ967.

Pesawat tersebut lepas landas sekitar pukul 20:25 WIB dan tiba di Singapura pada pukul 22:39 WIB. Rangkaian keberangkatan Vira Marselina sebelum surat tugas resmi ini menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran dari perjalanan dinas atau kesenangan pribadi yang ditutupi dengan kegiatan resmi.

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski menyoroti dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam perjalanan dinas tersebut. KAMAKSI mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera menginvestigasi dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

“Ini diduga kuat bentuk kolusi dan nepotisme. Nama istri Kadis Parekraf tiba-tiba muncul dalam delegasi resmi dan biayanya dibebankan ke anggaran daerah. Bila terbukti, Kadis Andhika Permata layak dipecat’ucap Joko..

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maupun dari Andhika Permata selaku suami Vira.

  • Penulis: bantenpost.net

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga ‘Cincay’ Kejagung Harus Segera Panggil Direksi KAI Logistik dan Bos SLS Terkait Terminal Batu Bara Kramasan

    Diduga ‘Cincay’ Kejagung Harus Segera Panggil Direksi KAI Logistik dan Bos SLS Terkait Terminal Batu Bara Kramasan

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA – Polemik proyek terminal batu bara di Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan, menyeret dua entitas besar: PT KAI Logistik dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tegas meminta Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero). Menurut Uchok, kerja […]

  • Dukung Energi Bersih! PHI & PLN Lakukan Gebrakan Lewat Kerja Sama Gas

    Dukung Energi Bersih! PHI & PLN Lakukan Gebrakan Lewat Kerja Sama Gas

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta-PT. Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menandatangani 2 (dua) Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Grup PLN sebagai langkah strategis, untuk mendukung ketahanan energi Nasional dan kebijakan transisi energi Pertamina. Penandatanganan dilaksanakan pada perhelatan The 49th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa kemarin (20/05/2025), yang difasilitasi oleh pihak Satuan […]

  • 1.100 tabung gas elpiji 3 kilo.Dittipidter Bongkar Sindikat Penyelewengan Gas Subsidi

    1.100 tabung gas elpiji 3 kilo.Dittipidter Bongkar Sindikat Penyelewengan Gas Subsidi

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakart JAKARTA-Direktorat Tindak Pidana Tertentu ( Dittipidter ) Bareskrim Polri, mengungkap 2 (dua) sindikat besar penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Adapun total kerugian Negara dari 2 (dua) kasus penyelewengan gas itu mencapai Rp16,8 miliar. Adapun pengungkapan sindikat penyelewengan ini dibongkar polisi di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari 2 […]

  • Sunyinya Proyek Jalan Senilai Rp70 M di Mempawah, KPK Diingatkan Jangan Bermain Ikan Kecil

    Sunyinya Proyek Jalan Senilai Rp70 M di Mempawah, KPK Diingatkan Jangan Bermain Ikan Kecil

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Pontianak- Dua perusahaan pemenang tender proyek peningkatan ruas jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat senilai Rp70 miliar perlu diaudit dan tidak transparan. Proyek ini dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah di tahun 2015. Berdasarkan situs AHU, kedua perusahaan ini belum melaporkan siapa pemilik manfaatnya. Kedua perusahaan yang memenangkan proyek peningkatan dua ruas jalan di Kabupaten […]

  • Konser dadakan dalam aksi May day

    Konser dadakan dalam aksi May day

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Bantenpost-Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025), tidak hanya diwarnai orasi dan tuntutan. Suasana aksi menjadi berbeda dengan hadirnya pertunjukan musik langsung dari  atas Truk.

  • Dugaan Legislator ‘Main Proyek’ Mencuat, GTI: DPRD Bukan Lahan Bisnis

    Dugaan Legislator ‘Main Proyek’ Mencuat, GTI: DPRD Bukan Lahan Bisnis

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle bantenpost.net
    • visibility 52
    • 0Komentar

      Jakarta– Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam praktik pengaturan proyek pemerintah kembali mencuat dan menuai sorotan Publik. Isu ini tidak hanya mengganggu kepercayaan masyarakat, tapi juga menggambarkan lemahnya integritas sebagian wakil rakyat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menegaskan bahwa aturan Hukum telah jelas melarang anggota legislatif ikut […]

expand_less