Oleh:Putri Ariviani Safitri
Bantenpost.net-Pergantian kepemimpinan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan energi Indonesia, terutama setelah Bahlil Lahadalia resmi menempati kursi Menteri ESDM. Rekam jejaknya yang kuat dalam mendorong investasi kini diuji ketika harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan tuntutan transisi energi yang semakin mendesak. Publik menanti bagaimana pendekatan Bahlil dalam mengelola sumber data strategis negara, apakah akan membuka momentum baru bagi tata kelola energi yang lebih progresif, atau justru menimbulkan dilema baru di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional.
Bahlil dikenal memiliki komitmen kuat dalam mendorong kemandirian energi nasional. Selama memimpin Kementerian ESDM, ia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi pada sektor energi baru dan terbarukan, memperkuat regulasi yang mendukung penggunaan energi bersih, serta menjaga agar pasokan energi tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, Bahlil juga memegang peran strategis dalam mengelola kekayaan mineral Indonesia, seperti nikel dan tembaga, yang menjadi komponen kunci dalam pengembangan baterai dan industri kendaraan listrik. Kepemimpinan Bahlil diharapkan mampu memberikan solusi atas tantangan global seperti perubahan iklim dan isu ketahanan energi, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Salah satu hal yang menonjol dari kepemimpinan Bahlil adalah prinsipnya yang jarang dimiliki pejabat lain, yaitu menolak menjadi “raja di kantor”. Bahlil percaya bahwa seorang pejabat publik tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan dari balik meja kerja, ia harus aktif turun ke lapangan, bertemu langsung dengan pelaku usaha, dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan ini memungkinkan Bahlil merumuskan kebijakan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan berorientasi pada solusi, sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Kepemimpinan yang berbasis pengalaman lapangan ini menunjukkan keberanian, kedekatan dengan realitas, dan komitmen nyata untuk memastikan setiap program dan regulasi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Keberhasilan Bahlil dalam mencapai berbagai target strategis juga berdampak positif di bidang politik. Pencapaian tersebut meningkatkan kredibilitas pemerintah sekaligus legitimasi kebijakan pembangunan. Hal ini berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi bukti pengakuan atas kemampuan kepemimpinannya di kancah politik, sekaligus membuka peluang untuk memperluas pengaruh dan berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional melalui jalur politik.
Program hilirisasi menjadi salah satu capaian paling menonjol di bawah kepemimpinan Bahlil. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, tetapi juga membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan industri hilir. Atas keberhasilan tersebut, ia menerima penghargaan “Tokoh Penggerak investasi Hilirisasi”. Keberhasilan pelaksanaan hilirisasi menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang mampu menangani program besar dan lintas sektor. Program ini menuntut koordinasi erat antar berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, sehingga memerlukan kemampuan manajerial yang kuat.
Kebijakan strategis yang dirancang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia, terutama Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 dan pengelolaan sumur tua oleh masyarakat, melalui kerja sama dengan BUMD, koperasi, UMKM, serta teknologi operasi di sumur tua, menunjukkan fokus pemerintah pada pemerataan energi dan pemberdayaan masyarakat. Jika diterapkan dengan baik, kedua program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Di tengah kepemimpinannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Bahlil Lahadalia menghadapi sorotan tajam akibat sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu yang paling memicu kontroversi adalah aturan yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Kebijakan ini dianggap berpotensi mengacaukan rantai pasokan BBM serta membuka risiko terjadinya krisis energi yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Lebih jauh, implementasinya juga menimbulkan dampak sosial berupa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja SPBU. Kebijakan yang kurang matang ini justru memutus sumber penghidupan banyak keluarga, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. SPBU yang selama ini menjadi tempat bergantung bagi ribuan pekerja tiba-tiba harus menata ulang operasionalnya akibat regulasi baru tersebut.
Kebijakan lainnya yaitu penghapusan pengecer gas elpiji 3 kg dengan alasan untuk mengontrol harga dan memastikan distribusi agar lebih tepat sasaran, sehingga menjadi sorotan karena dinilai menambah panjang daftar keputusan yang kurang memperhitungkan dampak sosial di tingkat akar rumput. Selama ini, pengecer kecil merupakan mata rantai penting dalam distribusi gas elpiji bersubsidi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk, wilayah pinggiran, hingga kawasan yang sulit dijangkau agen resmi. Dengan hilangnya pengecer, akses masyarakat terhadap gas 3 kg menjadi semakin terbatas, memaksa mereka menempuh jarak lebih jauh hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.
Satu tahun kerja dalam pemerintahan bawahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang bukanlah periode yang panjang dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, tetapi sudah cukup unruk menilai arah dan kualitas kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM. Masa ini memperlihatkan bahwa posisinya berada pada persimpangan antara peluang besar dan risiko sosial yang nyata. Ke depan, tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada pertumbuhan dan investasi, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat secara adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Tanpa keseimbangan ini, setiap capaian strategis berisiko teredukasi oleh kontroversi yang dapat merusak kepercayaan publik.
Kepemimpinan Bahlil Lahadalia dalam berbagai kebijakan sejatinya menjadi momentum penting untuk mengevaluasi peluang atau tantangan pada arah kebijakan. Masyarakat menaruh harapan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat di tingkat lokal. Transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah. Ke depannya, keberhasilan Bahlil akan sangat bergantung pada kemampuannya merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong kemajuan sektor energi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga peluang besar yang ada tidak terkikis oleh risiko sosial dan politis.
